Sejarah Singkat Perusahaan

Di usia satu tahun pertama, PT Asuransi Simas Jiwa telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dilihat dari pertumbuhan aset, pendapatan premi dan profit merupakan hasil pengelolaan perusahaan yang profesional dan terukur.

Sejak pertama melakukan kegiatan usahanya pada tahun 1995, PT Asuransi Simas Jiwa bergerak dalam bisnis usaha jasa keuangan asuransi jiwa, hadir untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat akan perlindungan nilai ekonomis pribadi dan keluarga. Mengedepankan inovasi dalam manfaat produk dan mengembangkan teknologi terintegrasi untuk memberikan layanan maksimal bagi setiap nasabah di seluruh Indonesia.

Pada awal berdirinya PT Asuransi Simas Jiwa bernama PT Asuransi Jiwa Mentari Mulia Sejahtera berdasarkan SK Menteri Keuangan No.602/KMK.017/1995 tanggal 18 Desember 1995. Seiring dengan perkembangan perusahaan yang semakin baik, pada tanggal 19 Desember 2003, berdasarkan Akta Nomor 65, berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Mega Life dengan komposisi kepemilikan saham 50% Sinarmas dan 50% Mega Corp.

Berdasarkan Akta No. 17 tanggal 6 Oktober 2015 dan Surat Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0971481, tanggal 12 Oktober 2015, PT Asuransi Jiwa Mega Life berganti menjadi PT Asuransi Simas Jiwa serta Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEB-826/NB.11/2015 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Jiwa Sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Jiwa Mega Life Menjadi PT Asuransi Simas Jiwa dengan porsi saham 100% Sinarmas. Dan untuk lebih mendekatkan diri kepada seluruh lapisan masyarakat sampai ke pelosok tanah air, perusahaan kami menggunakan nama Simas Jiwa, yang memberikan makna bahwa keputusan anda untuk memiliki perlindungan nilai ekonomis bersama kami, memberikan cahaya kebajikan dan kenyamanan bagi jiwa anda.

Sebagai perusahaan asuransi jiwa di Indonesia, Simas Jiwa adalah bagian dari kelompok usaha Sinarmas Financial Services yang telah memberikan layanan jasa keuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Menghadirkan produk-produk asuransi jiwa yang berkualitas dengan berbagai manfaat perlindungan yang terbaik, kami ingin menjadi bagian dalam mewujudkan masa depan keuangan anda dengan lebih pasti dan terjamin. Kenyamanan anda merupakan prioritas kami dalam mewujudkan layanan pelanggan yang siap membantu anda menerima manfaat dari produk yang anda miliki dengan profesional.

Visi dan Misi Simas Jiwa

Visi

Menjadi perusahaan yang selalu hadir dalam diri dan keluarga Anda untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Misi

Memasarkan produk-produk unggulan dengan manfaat proteksi dan hasil investasi terbaik serta memberikan pelayanan prima melalui jaringan distribusi berbasis internet bisnis keuangan, para mitra bisnis dan kantor pelayanan yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Menjadi perusahaan asuransi jiwa terbesar dengan memenuhi tata kelola perusahaan yang baik sesuai peraturan yang berlaku.

Mencapai pertumbuhan laba dan nilai perusahaan dari tahun ke tahun secara terus menerus untuk jangka waktu tak terbatas.

Dewan Komisaris

Dumasi M.M Samosir
Komisaris Utama
Gandi Sulistiyanto Suherman
Komisaris
Dr. Aditiawan Chandra
Komisaris Independen
T. Said Idris
Komisaris Independen

Dewan Direksi

I.J. Soegeng Wibowo
Direktur Utama
Dewi Listyaningtyas
Direktur Operasional
Gatot Herliyanto
Direktur Teknik

Dewan Pengawas Syariah

H. Ahmad Nuryadi Asmawi

Chief Simas Jiwa

Ir.Ario Susatio Adji
Unit Usaha Syariah
Janty Sumirkan
Chief Bancassurance
Yusuf Sutarko
Chief Digital Transformation
Kie Kie
Chief Financial Officer
Yulius Petrus Sianipar
Chief Investment
Marliana
Chief Corporate Services
dr. Yuan Kurniawan
Chief Operating Officer
Rudy Hermawan
Chief Information & Technology
Nugrohoadi
Chief Actuary Officer

Kantor Pelayanan Simas Jiwa di Indonesia

Bogor

Pertiwi Rahmawati

Gedung Bank Sinarmas Syariah, Lantai 4
Jl. Achmad Adnawijaya No. 77, Bogor,16153
T: 0881.2586.216
E: bogor.so@simasjiwa.co.id

Bandung

Elsa

Gedung Bank Sinar Mas Lt 6
Jl. Abdul Rivai No. 2, Bandung,40171
T: (022) 8778869
E: bandung.so@simasjiwa.co.id

Semarang

Endah

Bank Sinarmas Ruko Sultan Agung No. 9.
Jl. Sultan Agung no.105-106, Semarang,50232.
T: (024) 850 3892
E: semarang.so@simasjiwa.co.id

Makassar

Andi Inderawati

PT Asuransi Sinar Mas, Lantai 3
Jl. Gunung Bawakaraeng No. 67-69 Makassar, 90115
T: (0411) 3616752
E: makasar.so@simasjiwa.co.id

Medan

Julita

Gedung Asuransi Sinarmas Lt. 4
Jl. Sisingamangaraja No. 1 km 6,7 Medan,20147
T: 0882.6165.2429
E: medan.so@simasjiwa.co.id

Surabaya

Sandy Yosi

Gedung Bank Sinarmas Syariah, Lantai 3
Jl. Argopuro No.53 A, Surabaya,60251
T: 0882.1708.2062
E: surabaya.so@simasjiwa.co.id

Bali

Putu Novita

Gd. Bank Sinarmas Lt. 2
Jl. Bypass Ngurah Rai No. 188, Mumbul, Nusa Dua, Bali, 80361
T: 0881.3658.491
E: bali.so@simasjiwa.co.id

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Demi mendukung perwujudan dunia usaha yang sehat, bersih, transparan, dan bertanggung jawab, PT Asuransi Simas Jiwa berkomitmen untuk berpartisipasi secara aktif dalam menerapkan prinsip dasar penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap aktivitas kerja secara konsisten dan berkesinambungan.

Terkait dengan hal tersebut PT Asuransi Simas Jiwa membentuk Departemen Kepatuhan (Compliance Departement) dan Komite Tata Kelola Terintegrasi yang memantau dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Peransuransian.

Sebagai acuan dari penerapan prinsip tata kelola yang baik bagi seluruh Karyawan PT Asuransi Simas Jiwa menyusun Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT Asuransi Simas Jiwa yang di dalamnya mengatur secara garis besar mengenai :

  1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan DPS (Dewan Pengawas Syariah);
  2. Pelaksanaan tugas satuan kerja dan komite yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan;
  3. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
  4. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan penerapan tata kelola teknologi informasi;
  5. Penerapan kebijakan remunerasi;
  6. Rencana strategis Perusahaan; dan
  7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan.

Penerapan dan pelaksanaan prinsip GCG telah dilakukan Perusahaan disertai dengan upaya perbaikan pada setiap bagian yang dipandang perlu secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan tujuan Perusahaan, dimana kepatuhan Perusahaan terkait prinsip tata kelola juga dipantau dan dinilai secara terjadwal setiap semesternya.

Perusahaan meyakini dengan diterapkannya prinsip GCG dalam setiap aspek kegiatan Perusahaan akan meningkatkan kinerja Perusahaan dalam melayani masyarakat secara berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.



Deskripsi Laporan Tata Kelola PT Asuransi Simas Jiwa

PT Asuransi Simas Jiwa telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap 9 (sembilan) faktor penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka melakukan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Peransuransian dan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Peransuransian


Berikut ringkasan hasil analisis pelaksanaan GCG Perusahaan yang mencakup 9 (sembilan) Faktor Penilaian GCG, sebagai berikut :



1. Persyaratan, Struktur dan Pelaksanaan Fungsi Direksi

a. Governance Structure

  • Jumlah Direktur sudah memenuhi standart minimal POJK No.73 terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu : Direktur utama, Direktur Operasional dan Direktur Tehnik
  • Seluruh Direksi memiliki pengetahuan sesuai bidang usaha Perusahaan yang relevan dengan jabatannya dan seluruh Direksi berdomisili di Indonesia.
  • Direktur utama tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dan pada Perusahaan Pilar Sinarmas.
  • Seluruh Direksi dinyatakan layak dan kompeten dalam jabatannya hal ini dibuktikan dari surat kelulusan fit and proper test yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • Direksi telah diangkat melalui mekanisme RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan telah mendapatkan penetapan dari KeMenkumHAM serta Otoritas Jasa Keuangan.
  • Komite investasi dan Komite pengembangan produk dibawah koordinasi dari Direksi.


b. Governance Process

  • Direksi telah memiliki pedoman kerja dan telah melaksanakan aspek transparansi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi.
  • Direksi telah melaksanakan transparansi dengan baik dan tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam internal dan eksternal Perusahaan.
  • Direksi menyetujui kegiatan dan program kepatuhan perusahaan terkait tata kelola perusahaan yang baik, hal ini dirasakan oleh dukungan dan kepercayaan pada Departemen Kepatuhan untuk melakukan aktivitas pekerjaan secara independen dan memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan kerja seperti memfasilitasi pelakasanaan sertifikasi, seminar dan pelatihan/workshop
  • Direksi memfasilitasi pembentukan unit-unit kerja khusus yang mendukung penerapan tata kelola Perusahaan Yang baik seperti Unit Kerja Khusus Anti Fraud, Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan lain sebagainya.


c. Governance Outcome

  • Direksi dan Dewan Komisaris telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan disampaikan kepada Pemegang Saham melalui RUPS serta melalui Laporan Tata Kelola Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  • Tidak ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas Direksi.
  • Setiap tahun Direksi mengikuti pelatihan dan seminar, untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan sesuai dengan jabatan yang dijalankan, hal ini sebagai upaya Perusahaan untuk terpenuhinya syarat berkelanjutan Direksi sesuai dengan POJK No.04/POJK 05/2013 Pasal 21.
  • Seluruh Laporan Berkala dan Tahunan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu diperiksa dan melalu persetujuan Direksi.


2. Persyaratan, Struktur dan Pelaksanaan Fungsi Dewan Komisaris

a. Governance Structure

  • Jumlah Anggota Dewan Komisaris, yaitu : 4 (empat) Orang telah sesuai dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik dimana ketentuan tersebut mengatur jumlah Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang, dan 2 (dua) orang diantaranya atau separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan komisaris independen.
  • Komisaris independen Perusahaan menjabat sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Pemantau Risiko.
  • Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS dan Keputusannya dinyatakan dalam akta notaris, dan telah mendapatkan penetapan dari KeMenkumHAM dan Otoritas Jasa Keuangan.
  • Seluruh Dewan Komisaris dinyatakan layak dan kompeten dalam jabatannya hal ini dibuktikan dari surat kelulusan fit and proper test yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
  • Anggota Dewan Komisaris Perusahaan tidak rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota DPS pada Perusahaan Asuransi yang sejenis.


b. Governance Process

  • Kriteria anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Perseroan maupun Regulator.
  • Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta peraturan perundang-undangan, diantaranya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  • Dewan Komisaris memiliki tugas memberi nasihat kepada Direksi, mengawasi Direksi khususnya berkaitan dengan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan atau pihak yang memperoleh manfaat, menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris dan lain sebagainya yang merupakan bagian dari laporan tata kelola Perusahaan yang baik.


c. Governance Outcome

  • Dewan Komisaris telah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab melalui RUPS dan Laporan Tahunan Dewan Komisaris Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  • Dewan Komisaris membuat laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan rencana bisnis Perusahaan secara tahunan sesuai SEOJK No.15/SEOJK 05/2014 Bagian 9 Point 1.


3. Persyaratan, Struktur dan Pelaksanaan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

a. Governance Structure

  • Jumlah anggota DPS berjumlah 2 (dua) orang (Ketua DPS dan satu orang anggota DPS).
  • Pengangkatan DPS melalui persetujuan RUPS seperti dinyatakan dalam Akta Nomor 12 tanggal 11 April 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham dan telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009598.AH.01.02.Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Asuransi Simas Jiwa.
  • Pengangkatan anggota DPS telah mendapat rekomendasi dan penetapan dari DSN MUI melalui Surat DSN MUI No.U-583/DSN-MUI /XI/2016 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.
  • DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan asuransi syariah yang sejenis.


b. Governance Process

  • Kriteria anggota DPS telah memadai dan sesuai dengan ketentuan Perseroan maupun Regulator.
  • DPS telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, diantaranya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
  • Rapat DPS dijadwalkan secara berkala per 3 (Tiga) bulan dan rapat diluar jadwal rutin dapat dilakukan apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan pembahasan.


c. Governance Outcome

DPS telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semester kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah.


4. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan

a. Governance Structure

  • Perusahaan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan dan Independen terhadap satuan kerja operasional.
  • Perusahaan belum memiliki Direksi yang khusus membawahi fungsi kepatuhan, namun demikian fungsi kepatuhan di bawahi langsung oleh Direktur Utama hal ini telah sesuai dengan dengan POJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yakni pengadaan Direktur Kepatuhan sampai dengan 23 Desember 2019.


b. Governance Process

  • Direktur utama saat ini yang membawahi fungsi kepatuhan mengambil kendali penuh terhadap pelaksanaan kepatuhan dan pengawasan kepatuhan Perusahaan.
  • Untuk menambah proses pengawasan kepatuhan maka Perusahaan membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi internal Perusahaan.
  • Perusahaan menjalankan budaya kepatuhan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.
  • Dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan, PT Asuransi Simas Jiwa diawasi juga oleh Satuan Kerja Tata Kelola Terintegrasi Sinarmas Financial Services.


c. Governance Outcome

  • Laporan kepatuhan (Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan) disampaikan dalam laporan tahunan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
  • Laporan penilaian kepatuhan tata kelola Perusahaan disampaikan setiap semester kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Tata Kelola Terintegrasi.


5. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

a. Governance Structure

  • Perusahaan memiliki satuan kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi audit internal.
  • Kepala Internal Audit telah memiliki sertifikasi Qualified Internal Audit.
  • Satuan kerja Audit Internal di bawahi langsung oleh President Director PT Asuransi Simas Jiwa dan berkoordinasi dengan Komite Audit Perusahaan .
  • Pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi audit internal mengacu kepada pemeriksaan berbasi risiko (Risk Based Audit) dan menyesuaikan dengan standar pemeriksaan yang berlaku sesuai dengan International Professional Practices Framework (IPPF).


b. Governance Process

  • Satuan kerja Audit Internal di bawahi langsung oleh President Director PT Asuransi Simas Jiwa dan berkoordinasi dengan Komite Audit Perusahaan, sehingga hal ini menjamin aktivitas audit berjalan cara independen dan objektif.
  • Proses pemeriksaan audit (Assurance and Consulting) dilakukan sesuai dengan standart internal audit yang berlaku di Indonesia.
  • Setiap proses pemeriksaan terdokumentasi baik dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan audit.
  • Jasa yang diberikan oleh Audit adalah Assurance dan Consulting.


c. Governance Outcome

  • Laporan hasil audit internal dilaporkan kepada Personil departemen yang diperiksa (Auditee), Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perusahaan.
  • Selain laporan kertas kerja pemeriksaan, Audit juga menyampaikan executive summary hasil pemeriksaan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit
  • Laporan hasil monitoring tindak perbaikan terkait dengan laporan hasil audit.
  • Laporan SKAI terintegrasi per semester yang dikirim kepada entitas utama.


6. Pelaksanaan Fungsi Audit Eksternal

a. Governance Structure

  • Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk kemudian ditindaklanjuti pengikatan kerja sama oleh Direksi.
  • Penunjukkan berdasarkan hasil rekomendasi Komite Audit tanggal 12 Oktober 2017 dan ditetapkan berdasarkan surat Direksi kepada OJK No.170/DIR.ASJ/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.


b. Governance Process

  • Akuntan Publik (AP) melaksanakan fungsi audit eksternal secara independen dan objektif.
  • AP/KAP menggunakan metode audit yang professional dan sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.


c. Governance Outcome

  • AP melaporkan hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
  • Hasil pemeriksaan dari Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris menyatakan bahwa laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.


7. Pelaksanaan Manajemen Risiko Dan Pengendalian Internal

a. Governance Structure

  • Perusahaan telah memiliki Departemen yang melaksanakan tugas dan fungsi manajemen risiko.
  • Pegawai yang bertanggung jawab pada Departemen Manajemen Risiko telah melalui proses sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi Professional Manajemen Risiko (LSPMR).
  • Seluruh Direksi dan Pegawai satu tingkat di bawah Direksi telah memiliki sertifikasi Manajemen Risiko dari Lembaga Sertifikasi Professional Manajemen Risiko (LSPMR) yang diakui oleh Negara Indonesia dan terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK).


b. Governance Process

  • Proses manajemen risiko dilakukan dengan memberikan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko yang terjadi di Perusahaan.
  • Dalam pelaksanaannya Departemen Risk Management dipantau oleh Direktur Utama dan Komite Pemantau Risiko.
  • Perusahaan telah memiliki infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan aktivitas Risk Management sesuai dengan ketentuan dalam SE OJK No.10/SEOJK.05/2016 .


c. Governance Outcome

  • Laporan manajemen risiko terkait dengan kondisi risiko Perusahaan terakhir dilakukan pada tahun 2017 dan pada bulan Juni 2018 dilakukan pembaharuan profil risiko dengan menggunakan Risk Controll Self Asessment (RCSA).
  • Laporan Top Ten Risk kepada Direksi dilakukan setiap semester.
  • Laporan Aktivitas Departemen Risk Management diberikan kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko Perusahaan.


8. Kebijakan Remunerasi

a. Governance Structure

Perusahaan telah memiliki kebijakan remunerasi bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan kinerja keuangan serta pemenuhan kewajiban Perusahan.


b. Governance Process

Penentuan besaran remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan kinerja keuangan serta pemenuhan kewajiban Perusahaan.


c. Governance Outcome

Pelaksanaan tata kelola remunerasi Perusahaan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang diputuskan oleh RUPS dengan mempetimbangkan kondisi Perusahaan dan mempertimbangkan kinerja individual karyawa yang telah diukur secara transparan melalui sistem E-KPI (Elektronik Key Performance Indicator).


9. Penanganan Benturan Kepentingan

a. Governance Structure

Kebijakan yang mengatur mengenai benturan kepentingan sudah dituangkan dalam peraturan kode etik karyawan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 059/SK/Dir.ASJ/XII/2017 pada tanggal 29 Desember 2017.


b. Governance Process

Perusahaan yang telah menetapakan kebijakan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang terjadi pada karyawan Perusahaan, dan menerapkan budaya keterbukaan untuk pembahasan bersama mengenai tugas dan tanggung jawab. Direksi memfasilitasi dengan membuat meeting Direktorat sekali dalam sebulan.


c. Governance Outcome

Apabila terjadi benturan kepentingan akan didokumentasikan dan akan dicarikan mitigasi risiko untuk meminimalkan terjadinya aktivitas benturan kepentingan selanjutnya.


Demikian kami sampaikan hasil penerapan tata kelola PT Asuransi Simas Jiwa, atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.



PT Asuransi Simas Jiwa


I.J. Soegeng Wibowo
Direktur Utama


Penghargaan

/resources/images/penghargaan/penghargaan_thefinance.png

The Most Trusted Life Insurance Company Of The Year
I.J. Soegeng Wibowo

PT Sembilan Media Bersama & majalah Indonesia Inspire, 14 Desember 2018

/resources/images/penghargaan/penghargaan_thefinance.png

Outstanding Achievement Top 20 Financial Institutions in 2018

Kategori Berpremi Bruto Rp 10 Triliun Keatas
TheFinance, 29 November 2018

/resources/images/penghargaan/penghargaan-toplifeinsurance.jpg

Top Life Insurance 2018

Kategori Asset Rp15 - Rp25 Trilliun
Business News, 10 Agustus 2018

/resources/images/penghargaan/penghargaan-toplifeceo.jpg

Top CEO Life Insurance CEO 2018

I.J. Soegeng Wibowo
Business News, 10 Agustus 2018

/resources/images/penghargaan/penghargaan-wartaekonomi.jpg

Consumer Choice Award untuk Best Financial Performance

Kategori Asset Rp10 - Rp25 Trilliun
Warta Ekonomi, 27 September 2018

/resources/images/penghargaan/penghargaan-bestlifeinsurance.png

Unit Link Terbaik 2018

Kategori Campuran Periode 3 Tahun
Majalah Investor

/resources/images/penghargaan/penghargaan-bestlifeinsurance.png

1st Best Life Insurance

Kategori Ekuitas Rp 350M - Rp 1 Triliun
Majalah Media Asuransi, 7 Juni 2017

/resources/images/penghargaan/penghargaan-ULpendapatantetap.png

Unit Link Jenis Pendapatan Tetap Kinerja 1 Tahun

Predikat Bintang 5/Sangat Bagus
Majalah Infobank, 28 Februari 2017

/resources/images/penghargaan/penghargaan-ULjeniscampuran.png

Unit Link Jenis Campuran Kinerja 1 Tahun

Predikat Bintang 5/Sangat Bagus
Majalah Infobank, 28 Februari 2017


Powered by
Member of Sinar Mas

Pilihan Pembayaran

Disclaimer | Copyright 2018 PT Asuransi Simas Jiwa

PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan diawasi oleh

Follow Us

Powered by
Member of Sinar Mas

Pilihan Pembayaran


PT Asuransi Simas Jiwa telah terdaftar dan diawasi oleh
Follow Us
Copyright 2018 PT Asuransi Simas Jiwa
klikasuransiku.com - 2018